hubungan ilmu ekonomi dengan administrasi negara

Pengertian Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity).
Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.
Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi — seperti yang telah disebutkan di atas — adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, invisble hand, informatic economy, daya tahan ekonomi, merkantilisme, briton woods, dan sebagainya.
Ada sebuah peningkatan trend untuk mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisa ekonomi adalah "pembuatan keputusan" dalam berbagai bidang dimana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikel-artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.
Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan "apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?" The traditional Chicago School, with its emphasis on economics being an empirical science aimed at explaining real-world phenomena, has insisted on the powerfulness of price theory as the tool of analysis. On the other hand, some economic theorists have formed the view that a consistent economic theory may be useful even if at present no real world economy bears out its prediction.
Dalam hal ini Profesor Paul Anthony Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), telah mengumpulkan sekurang-kurangnya enam buah definisi dari berbagai ahli lain.
Keenam definisi itu masing-masing adalah sebagai berikut :
1. Ilmu ekonomi, atau ekonomi politik (politicale conomy) adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang, mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antarmanusia
2. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal semisal mesin, dan pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan berbagai barang (misalnya gandum daging, mantel, perahu layar, konser
musik, jalan raya, pesawat pembom) serta mendistribusikan (membagikan) nya kepada pelbagai anggota masyarakat untuk mereka pakai/konsumsi.
3. Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari hari, (untuk) mendapat dan menikmati kehidupan.
4. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya.
5. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan.
6. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara-cara memperbaiki masyarakat.
Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.
Lingkup Ilmu Ekonomi
a. Microeconomics adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas perilaku individu dalam membuat keputusan penggunaan berbagai unit ekonomi. Di sini ada perusahaan dan rumah tangga.
Microeconomics is the study of individual people and businesses and the interaction of
those decisions in markets.
Studies:
• Prices and Quantities
• Effects of government regulation and taxes
b. Macroeconomics adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan perilaku ekonomi secara keseluruhan (economic aggregates)— akan terkait dengan income, output, employment, dan lain-lain—dalam kerangka atau skala nasional.
Macroeconomics is the study of the national economy and the global economy as a whole.
Studies:
• Average prices and total employment, income, and production
• Effects of taxes, government spending, a budget deficits on total jobs and incomes
• Effects of money and interest rates
Pembagian Ilmu Ekonomi (Alferd W. Stonier dan Douglas C. Hague)
1. Descriptive Economics (ilmu ekonomi deskriptif).
Di sini dikumpulkan semua kenyataan yang penting tentang pokok pembicaraan (topik)
yang tertentu, artinya mendiskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. misalnya: sistem pertanian di Bali, atau industri katun di India.
2. Economic Theory (ilmu ekonomi teori atau teori ekonomi atau analisis ekonomi).
Di sini kita memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Teori ekonomi dibangun dengan landasan pengamatan sebab akibat berdasarkan aksi dan reaksi yang terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
3. Applied Economics (ilmu ekonomi terapan).
Di sini kita mencoba mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan
oleh ekonomi teori untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif.
he Method of Economics
a. Positive economics
Positive economics studies economic behavior without making judgments. It describes what exists and how it works.
Ekonomi positif adalah pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai pelaku dan proses bekerjanya aktivitas ekonomi, tanpa menggunakan suatu pandangan subjektif untuk menyatakan bahwa sesuatu itu baik atau jelek dari sudut pandang ekonomi.
Ekonomi positif di bagi menjadi dua, yaitu ekonomi deskriptif dan ekonomi teori.
b. Normative economics
Normative economics, also called policy economics, analyzes outcomes of economic behavior, evaluates them as good or bad.
Oleh beberapa ahli dari hal ini membangun yang disebut dengan politik ekonomi (political economics), salah satu cabangnya ekonomi kelembagaan. ekonomi normatif adalah pendekatan ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi, dengan mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan subjektif.
Adapun tiga masalah pokok dalam perekonomian, yaitu :
1. Jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi?
2. Bagaimana menghasilkan barang dan jasa tersebut?
3. Untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan?
Memecahkan Masalah Ekonomi :
1. Barang Apa Yang Akan Diproduksi (What): Ditentukan Oleh Hak Memilih Dalam Nilai Rupiah Yang Dimiliki Konsumen
2. Bagaimana Barang Diproduksi (How): Ditentukan Oleh Persaingan Diantara Produsen
3. Bagi Siapa Barang Dibuat (For Whom): Ditentukan Oleh Pola Permintaan Dan Penawaran Di Pasar Atas Faktor Produksi









Pengertian Ilmu Administrasi Negara

Administrasi publik sering dipikirkan sebagai pertanggung jawaban kebijakan dan program pemerintahan. Hal itu secara spesifik berkaitan Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Controlling, Reporting, dan Budgetting dari operasi-operasi pemerintah. Lebih dari itu, administrasi publik menjadi fitur dari negara/kerajaan apapun bentuk pemerintahannya. Praktek di level pusat, propinsi, dan lokal adalah perkembangan administrasi publik. Pengadaan latihan administratif, eksekutif, atau direktif menjadikan administrasi publik sebagai profesi yang berbeda. Profesi ini dimaksudkan melaksanakan pelayanan sipil (civil service) kepada masyarakat. Karena itu, bagi administrator publik, pelayanan sipil adalah ibarat tubuh manusia yang menjadi pusat utama. Maka, konotasi kelas elit yang berarti pemyempitan makna dari pelayan publik harus secara sadar ditinggal dan dihindari
Ilmu Administrasi Publik dan kaitannya dengan Studi Analisis Kebijakan bisa dijejak sejak tahun 1930-an. Doktrin klasiknya berawal dari dikotomi administrasi dengan politik. Jika ditelusuri, gagasan itu bersumber dari Essai Woodrow Wilson yang berjudul “Introduction To Study Administration” (1887). Dalam essai tersebut, Wilson sebenarnya ingin memfokuskan kajian Ilmu Politik ketimbang memaksimasi keyakinan politis yang berkembang pada saat itu. Wilson berargumen “It’s getting harder to run a constitution than to frameone”. Keinginan Wilson adalah memfokuskan tidak hanya masalah personal tapi juga masalah organisasional dan manajemen secara umum. Pandangan ini merupakan langkah maju ke depan guna melakukan investigasi terhadap kantor administrasi di negaranya yaitu Amerika .
Taktik atau strategi Wilson, dan ini sangat terkenal, adalah memisahkan Politik dan Administrasi. Hal ini disebabkan bahwa janji publik seharusnya berdasarkan kecakapan dan manfaat ketimbang melalui partisan. Maka, tekanan kuatnya, bahwa “politik” harus keluar posisinya dari pelayanan publik. Sebutan populer periode ini adalah Dikotomi Politik dan Administrasi. (Shafritz & Hyde, 1991:1-2; Gupta, 1:3)
Gagasan Wilson berkembang dan mendapat apresiasi dari Frank J. Goodnow yang menulis buku berjudul “Politics and Administration” (1900). Argumen dikotomi ditawarkan dan menjadi satu suara paling signifikan bagi gerakan perubahan progresif munculnya Ilmu Administrasi. Goodnow berargumen “the expression of the will of the state and the execution of that will”. Goodnow juga menambah, bahkan partai politik pun harus memiliki administrasi. Meski ide Goodnow tidak gamblang dan jelas jika dikaitkan tindakan pemerintah, tapi ide itu menjadi sumbangan berharga. (lihat Goodnow (1900) dalam Shafritz & Hyde, 1991:25-32). Lebih lanjut, sarjana awal lain, di tahun-tahun itu, adalah Willoughby. Willoughby berpendapat bahwa administrasi publik memiliki aspek universal yang bisa diaplikasikan di seluruh cabang pemerintahan. Karyanya berkaitan perubahan sistem keuangan mengawali kreasi sistem keuangan dalam pemerintahan negara. (lihat Shafritz, 1991; Islamy, 2003; Henry, 1995)
Suara Wilson, Goodnow, Willoughby, dan Taylor (lebih dikenal di Ilmu Manajemen) memberi sumbangan besar dan menjadi demam di perkembangan Ilmu Administrasi Publik. Mereka mengidentifikasi tema kritis yang menjadi bagian permanen dari kajian administrasi publik modern. Tema Utamanya, bahwa Administrasi Publik harus jadi premis dari Ilmu Manajemen dan Administrasi Publik harus memisahkan diri dari Politik tradisional. Inilah kemudian menjadi dogma pelajaran dan kurikulum disiplin terkait dan menjadi sisa hingga munculnya Perang Dunia II.
Dilain pihak, Britania Raya dan Aliran Administrasi Publik Eropa membantah dan membuat resistensi dari Aliran Administrasi Publik Amerika. Stillman II berargumen bahwa Administrasi Publik ada di Eropa sejak abad 17 M. Stillman II juga menunjuk karya Bonnin ‘Principle D’administration Publique’ yang bertujuan membangun Ilmu Administrasi Publik Positivis Perancis pada era Napoleon; dan karya Veit Ludwig von Seckendorf ‘Teutscher Furstentat’ (1656) yang menegaskan Kameralism pada era Kerajaan Prussia (sekarang Negara Jerman). Selanjutnya, masyarakat Eropa yang merasa lebih dulu menggagas Administrasi Publik memakai istilah “Administrative Science”, sebagai suatu istilah pembeda dari “Public Administration” yang dibuat Sarjana Amerika.
Terlepas dari perdebatan di atas tentang siapa yang awal, Paradigma Amerika mendistribusikan teori mereka secara besar-besaran. Fenomena tersebut terjadi ketika Roosevelt merefleksikan ide Woodrow Wilson melalui New Deal. Setidaknya tercatat 21 agensi mengurusi masalah publik. Publik Work Administration (PWA) dan badan-badan lain tidak hanya diisi administrator tapi juga diisi ilmuwan sosial lainnya. Setelah Perang Dunia II, Administrasi Publik meluas ke negara lain dan negara berkembang, termasuk Indonesia.
Stillman II mendeskripsikan ciri dan memberi kritik kepada perkembangan Administrasi Publik Amerika. Menurutnya, Paradigma Amerika banyak berpikir pendekatan induktif, interdisipliner, dan fokus administrasi adalah pada fenomena. Standar ini berkaitan alat analisis empiris dari ilmu-prilaku (behavioural Science), Sosiologi, ekonomi Kuantitatif, dan Psikologi. Namun, menurut Stillman II, kesemuanya itu tidak berjalan bagus guna mengatasi masalah negara modern. Karena itu, Stillman II merekomendasikan gabungan pendekatan normatif dan empiris. (Kickert & Stillman II (eds), 1999:259).
Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian. Sekalipun demikian, jika administrasi negara dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya. Caiden (1982) menunjukkan tujuh kekhususan administrasi negara, yaitu:
a) Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari.
b) Administrasi negara mengharapkan kepatuhan.
c) Administrasi negara mempunyai prioritas.
d) Administrasi negara mempunyai kekecualian.
e) Manajemen puncak administrasi negara adalah politik.
f) Penampilan administrasi negara sulit diukur.
g) Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara.
Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.
Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan public, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.
Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.






Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Administrasi Negara

Efisiensi merupakan tujuan administrasi Negara. Efisiensi dapat dicapai dengan cooperation (kerjasama) dan competition (kompetisi). Dalam ilmu ekonomi dikemukakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berkompetisi dan membutuhkan kerjasama.
Berdasarkan definisi-definisi ilmu administrasi Negara, bahwa administrasi negara berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas/pemerintahan agar terwujud efisiensi dalam tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi Negara oleh pemerintah Negara tersebut.
Administrasi Negara juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sangat berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya/alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
Pada hakekatnya administrasi Negara berarti keterlibatan Negara dalam masyarakat. Orientasi administrasi Negara adalah non-profit. Di sini terlihat bahwa pelaku administrasi Negara berusaha menciptakan pengaturan agar suatu lembaga non-profit oriented mampu menciptakan kemakmuran pada masyarakat tanpa menghasilkan kerugian bagi lembaga itu sendiri, contohnya Puskesmas dan Kantor Pos. Kesinergian ilmu ekonomi dan ilmu administrasi Negara sangat berperan di sini.
Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi Negara juga terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu Negara. Di Indonesia disebut APBN (Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara). Administrasi Negara berperan sebagai pengambil kebijakan dalam rancangan dan persetujuan APBN. Begitu pula sebaliknya, ilmu ekonomi menentukan para alat administrasi Negara dalam menentukan APBN karena APBN harus dibuat berdasarkan keadaan ekonomi Negara dan kebutuhan-kebutuhan Negara, mulai skala prioritas kecil sampai besar.
Di administrasi Negara juga dikenal ilmu yang berkaitan dengan ilmu ekonomi yatu manajemen.
1. Dasar-dasar Manajemen
Perkembangan teori manajemen, menurut pendapat Leonard J. Kazmier, dapat dibagi dalam empat periode yakni:
a) Gerakan manajemen ilmiah
b) Prinsip-prinsip umum manajemen
c) Pengaruh dari ilmu perilaku
d) Pendekatan sistem dan kuantitatif
2. Fungsi-Fungsi P.O.S.D.Co.R.B. dalam Administrasi Negara
a) Yang mengembangkan tujuh prinsip POSDCoRB adalah Luther H. Gullick. POSDCoRB adalah akronim dari “planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting”. Menurut Gullick ketujuh aktivitas inilah yang pada umumnya dijalankan oleh manajer pada semua organisasi.
b) Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yang harus dikerjakan, dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Henry Fayol telah menunjukkan adanya 8 kriteria bagi suatu rencana yang baik. Dalam pemerintahan, dikenal tiga macam perencanaan, yakni: perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek.
c) Yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian sebenarnya merupakan proses mengorganisasikan orang-orang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Karena itu, dalam administrasi negara masalah organisasi dan personalia merupakan dua faktor utama.
d) Yang dimaksudkan dengan penyediaan staf adalah.pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam upaya mengembangkan staff metode yang dapat dipergunakan, antara lain: latihan jabatan, penugasan khusus, simulasi, permainan peranan, satuan tugas penelitian, pengembangan diri dan seterusnya. Sementara itu ada tiga tipe program pengembangan staf yang terdiri dari: “presupervisory programs”, “middle management programs” dan “executive development programs”.
e) Yang dimaksudkan dengan pengarahan adalah pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum. Fungsi pengarahan melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapalan sasaran-sasaran organisasi. Dalam kaitannya dengan fungal ini, ilmu-ilmu perilaku telah memberikan sumbangan besar dalam bidang-bidang motivasi dan komunikasi.
f) Yang dimaksudkan dengan pengkoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk mempertalikan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi. Mengenai koordinasi ada beda pandang antara beberapa sarjana. Di satu pihak ada yang memandangnya sebagai fungsi manajemen. Sedang pihak yang lain, menganggapnya sebagai tujuan manajemen. Dalam pandangan yang kedua, keberhasilan koordinasi sepenuhnya tergantung pada keberhasilan atau efektivitas dart fungsi-fungsi perercanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
g) Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer.
h) Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akutansi. Sesuatu anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme. Allen Schick mengungkapkan adanya tiga tujuan anggaran: pengawasan, manajemen, dan perencanaan. Sedangkan fungsi anggaran berdasarkan perjalankan historisnya terdiri dari empat macam yaitu: fungsi kontrol, fungsi manajemen, fungsi perencanaan, dan fungsi evaluasi.
Semua itu tentu harus ditata dan dikelola sebaik serta dibutuhkan kesinkronisasian antara ilmu ekonomi dengan ilmu administrasi Negara agar terjadi keharmonisan dalam pengaturan kegiatan ekonomi dan terciptanya administrasi Negara yang baik di suatu Negara. Jika antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi Negara telah digabungkan dengan baik, maka pencapaian tujuan kedua ilmu tersebut yaitu mencapai kesejahteraan umum berada pada jalan yang benar dan harapan terwujudnya pun lebih besar.
Lebih lanjut, Yahezkel Dror bercerita bahwa Administrasi US menggunakan teori mikroekonomi, ekonomi kesejahteraan, dan teori keputusan kuantitatif. Alat utama dari pendekatan ini adalah “Riset Operasi” dan profesional baru dari pendekatan ini adalah analis sistem. Karena itu, alat analisis ekonomi memberi sumbangan bagi teori membuat kebijakan.
Perkembangan ini menunjukkan invasi teori pembuatan-keputusan dari Ilmu Ekonomi, yang sebenarnya berada jauh di seberang Ilmu Ekonomi. Invasi ini tidak dapat dihindari dan bisa menguntungkan, namun juga bisa menakutkan dan membahayakan. Menurut Dror, invasi itu tidak bisa dihindari karena basis teoritis yang berkembang maju dalam teori pembuatan-keputusan adalah berasal dari Ilmu Ekonomi. Sedangkan, bisa menguntungkan, karena pendekatan Ekonomi bisa memberi kontribusi dalam pembuatan keputusan publik. Selanjutnya, bisa menakutkan, karena tidak cukup alasan untuk berurusan dengan banyak elemen kritis dan distorsi pembuatan kebijakan publik. (Dror, 1967 dalam Shafritz & Hyde, 1991:299)
Metode Kuantitatif Ekonomi mungkin berguna menciptakan poin pasti. Tapi nilai dalam kehidupan manusia, bebas dari rasa sakit dan kesengsaraan, keselamatan di jalan raya, dan udara bersih sangat sulit dihitung dan diukur dalam istilah moneter. Pada intinya, Administrasi dan Kebijakan publik menurut alat analisis Ekonomi sangat dominan pada tujuan efisiensi.















Daftar Referensi


http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi

Dror, Yahezkel. 1967. Policy Analyst: A New Professional Role In Government Service. dalam Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. (hal 297-304)

Frederickson, George. 1970. Toward New Public Administration. dalam Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. (368-381)

Gupta, Dipak K. 2001. Analyzing Public Policy: Concepts, Tools, and Techniques. Washington: CQ Press

Henry, Nicholas. 2004. Public Administration And Public Affairs. (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall International Inc. Englewoods Cliffs

Henry, Nicholas. 1995. Administrasi Negara Dan Masalah-Masalah Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.

Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove.

Wilson, Woodrow. 1887. Introduction To Study Administration. dalam Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. (hal 11-24)