MACAM-MACAM BUDAYA POLITIK

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai budaya politik, yakni sebagai berikut:

-Budaya politik merupakan seperangkat nilai keyakinan dan sikap mengenai cara pemerintah melaksanakan kebijakan dan apa kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. (Samuel Beer)

- Budaya politik ialah suatu sikap orientasi yang dimiliki secara khas oleh warga negara dalam suatu sistem politik dan berbagai bagiannya yang beraneka ragam, dan sikap mengenai peranan warga yang berada dalam sistem politik tersebut. (Almond dan Verba)

- Budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dalam praktek berorientasi pada kehidupan politik yang diakui oleh anggota masyarakat dalam suatu sistem politik.

Jika disimpulkan Pengertian Budaya Politik  terdiri dari nilai dan sikap yang dianut oleh individu-individu dalam suatu sistem politik. Nilai dan sikap ini mempengaruhi warga negara dalam merespon politik dan mempengaruhi pejabat dalam mengambil keputusan politik. Budaya politik tersusun atas sikap, emosi, kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dalam menanggapi isu-isu politik dalam sistem politik tertentu. Adapula yang mengatakan bahwa budaya politik sebagai dimensi kejiwaan sistem politik yang turut berperan dalam menentukan berjalannya sebuah sistem politik. Budaya politik ini bisa bersifat individual atau diyakini orang per orang, bisa pula diyakini oleh suatu kelompok politik.

Pengertian Budaya Politik sebagai pandangan politik, budaya politik bisa menjadi suatu sentimen politik. Hal ini menjelaskan mengapa kadang-kadang orang cenderung memilih tokoh politik ataupun partai politik dengan alasan kultural. Namun, budaya yang dimaksud di sini tidak semata-mata menyangkut etnografi, tetapi juga kebiasaan sehari-hari yang dipegang oleh individu-individu dalam berpolitik.

Budaya politik berkembang di dalam masyarakat sebagai yang mempengaruhi sistem politik yang ada. Namun, perkembangan ini tidak secara natural, ada interaksi antara budaya dengan kebijakan politik di mana kebijakan politik yang berhasil bisa melahirkan budaya politik yang baru. Suatu Undang-Undang, misalnya, dalam penerapan berusaha mewujudkan nilai dan sikap politik tertentu.

Persepsi dan sikap manusia terhadap masalah politik bersumber dari pemahaman manusia tersebut akan politik, yang dibentuk oleh masyarakat melalui politik yang pada akhirnya kembali mempengaruhi perjalanan politik itu sendiri. Di sini kelihatan bahwa ada hubungan saling pengaruh antara budaya politik dengan kebijakan politik yang saling mengondisikan satu sama lain.

Berbagai tipe budaya politik yang hidup di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Budaya politik parokial di mana aktivitas politik di dalam masyarakat kurang dilakukan oleh individu-individunya bahkan mereka tidak menyadari politik nasional itu sendiri.

2. Budaya politik subjek, yakni adanya kepasifan dari individu-individu di dalam suatu sistem politik untuk patuh kepada pejabat pemerintah dan aturan perundangan, namun mereka tida turut serta dalam proses dan pembentukan politik.

3. Budaya politik partisipan, yakni kebiasaan individu-individu di dalam masyarakat terlibat dalam artikulasi, tuntutan dan pembentukan keputusan-keputusan politik di dalam sistem politik nasional. Masyarakat yang berorientasi pada struktur dan proses politik.

Jika dilihat pembahasan di atas, maka jelaslah bahwa budaya politik yang paling maju adalah budaya politik partisipan. Lalu, apa yang dimaksud dengan partisipasi politik? Partisipasi politik merupakan aktivitas warga negara yang memiliki kepribadian dalam bersikap sebagai pribadi untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi di sini dapat bersifat individu atau kolektif, dapat terjadi secara terorganisir ataupun spontan, bersatu atau sporadis, dan secara damai atau dengan kekerasan.

Budaya politik partisipan sesuai dengan prinsip demokrasi dalam politik. Demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat secara luas, melalui pemilihan umum maupun kritik kepada pemerintah. Seringkali partisipasi politik rakyat diwujudkan melalui jalan demonstrasi jika saluran-saluran parlementer dianggap buntu.